JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga Survei Indonesia (LSI) memprediksi bahwa putaran kedua Pilkada DKI Jakarta pada September 2012 akan berlangsung sengit.
Terutama mengenai adu strategi yang akan diterapkan oleh tim sukses masing-masing calon dalam menjaring pemilih calon gubernur dan wakil gubernur," kata Direktur Komunikasi LSI Burhanuddin Muhtadi di Kantor LSI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/7/2012)
Oleh karena itu, Burhanuddin mengatakan harus pandai-pandai membaca strategi tiap-tiap pasangan calon pada putaran kedua nanti.
Ia menilai pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) memiliki kesempatan lebih besar untuk merangkul pemilih calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub-cawagub) lain.
"Jokowi lebih lincah karena sudah mulai membangun komunikasi dengan sejumlah kandidat, termasuk yang kalah, sehingga peluang menangnya lebih besar," ujar Burhanuddin.
Untuk pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara), Burhanuddin menilai pasangan tersebut akan memperoleh keuntungan dari isu primordial terkait etnis dan agama.
"Putaran kedua nanti akan menyeret masalah primordial, seperti etnis dan agama. Seyogianya, isu primordial itu tidak boleh digunakan," ujar Burhanuddin.
Burhanuddin menuturkan, kedua pasangan kandidat yang akan bertarung pada putaran kedua mendatang sebaiknya melakukan pendekatan terhadap massa partai pada tingkat akar rumput. Pasalnya, sambung Burhanuddin, dukungan yang diperoleh, baik pada tingkat calon maupun tingkat partai, sering kali tidak sejalan dengan aspirasi massa di tingkat bawah.
Nah,,, aspirasi massa tingkat bawah ini yang sulit dimengerti... dan pemimpinnya sulit mendengar... golongan putih sebagai penonton tertawa geli melihat tingkah masyarakat bawah dan tingkah pemimpinnya. Negeri kita negeri beragama tetapi seperti tidak punya Tuhan!
blognya ngawur, seperti negeri ini... :'( mudah2an ada yang mau meluruskan dengan ikhlas...
Post pertama, maaf,,, agak2 di copy.. :D
Tag :
Indonesia, politik bangsa, politik, kasus korupsi, korupsi indonesia, komisi pemberantasan korupsi, dialog politik, dialog pemberantaan korupsi
